Purbalingga, KOMPOS — Pertemuan forum masyarakat Purbalingga yang digelar pada 17 November 2025 di kediaman Tenny Juliawati menjadi panggung terbukanya kritik dari berbagai unsur politik dan masyarakat terhadap arah pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Perwakilan PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, Wirapraja Purbalingga, Aliansi Advokat dan Media, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, serta sejumlah pegiat sosial hadir untuk menyampaikan penilaian mereka mengenai situasi daerah yang dinilai semakin memprihatinkan.
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., menyampaikan bahwa kondisi pemerintahan sedang berada dalam titik yang tidak baik. Ia menyoroti sikap Bupati Purbalingga yang dinilai berulang kali tidak menghadiri undangan resmi DPRD, sebuah pola yang menurutnya mencerminkan buruknya hubungan kerja antara pemerintah daerah dan legislatif. Bambang juga menegaskan pentingnya transparansi penyusunan RAPBD serta menilai sejumlah kebijakan daerah justru telah menabrak aturan yang seharusnya menjadi pedoman dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Nada serupa datang dari partai-partai pengusung pasangan Fahmi–Dimas yang menyatakan kekecewaan atas kinerja keduanya. Mereka menilai performa kepemimpinan saat ini belum memunculkan perbaikan berarti dan malah memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Situasi forum semakin menguat ketika Abah Slamet Wahidin memberikan peringatan keras agar para pelaku politik kembali memprioritaskan pembangunan daerah. Beliau menyebut kepemimpinan Fahmi–Dimas masih dipengaruhi kelompok yang memecah belah sehingga menghambat terciptanya persatuan. Abah Slamet meminta media tetap menjaga netralitas serta menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawal jalannya pemerintahan, termasuk mempertimbangkan opsi pemakzulan bila kinerja tidak menunjukkan perubahan signifikan.
Pakar hukum Abdy Warsono, S.H., dalam forum tersebut menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan hukum jika dugaan pelanggaran dalam kepemimpinan saat ini perlu dilanjutkan ke jalur hukum. Sementara itu, Tenny Juliawati, selaku tuan rumah forum, mengeluarkan pernyataan tegas bahwa seorang pemimpin seharusnya memilih mengundurkan diri jika tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i, sebagai penanda komitmen seluruh peserta untuk terus mengawal arah pemerintahan Purbalingga agar kembali berpihak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.