https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, KOMPOS — Purbalingga kembali berada dalam tekanan setelah kritik keras disampaikan Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, terkait merosotnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan lembaga mitra. Dalam delapan bulan masa pemerintahan berjalan, ia menilai relasi eksekutif dengan DPRD maupun Forkopimda justru memburuk dan tidak menunjukkan upaya perbaikan berarti.
Adi menekankan bahwa koordinasi antarlembaga bukan sekadar seremoni, melainkan fondasi penting agar kebijakan berjalan efektif dan pengawasan publik dapat dilakukan tanpa hambatan. Minimnya komunikasi, menurutnya, berisiko menciptakan salah persepsi, memperlambat pelayanan, dan memperlemah arah pembangunan. Ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka agar publik tidak terjebak pada kesimpulan sepihak.
Di luar itu, Pemkab Purbalingga juga disorot setelah muncul izin kemunculan sponsor rokok di area publik yang bersisian dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan pembatasan promosi produk tembakau serta dianggap mengabaikan kewajiban pemerintah dalam melindungi kelompok rentan.
Sejumlah analis menilai rangkaian kritik ini mencerminkan lemahnya konsolidasi internal di tubuh pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan kerap menjadi hambatan utama pembangunan, bahkan lebih besar pengaruhnya dibanding keterbatasan anggaran.
Upaya media meminta tanggapan resmi dari pemerintah daerah hingga kini tidak membuahkan hasil. Proses konfirmasi yang diajukan sejak awal berpindah dari Ajudan Bupati, kemudian ke Kepala Bagian Perekonomian, hingga Prokompim, namun tidak ada satu pun yang memberikan pernyataan. Publik pun dibiarkan tanpa kejelasan sikap resmi Pemkab Purbalingga.
Isu tersebut kemudian turut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menekankan perlunya penyatuan visi pembangunan dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Kritik DPRD kini menjadi tekanan nyata bagi Pemkab Purbalingga untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa perubahan mendasar, pembangunan daerah dikhawatirkan hanya terjebak dalam wacana tanpa menghasilkan kemajuan yang dirasakan masyarakat.